Limapuluh Kota - Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin dt Bandaro Rajo yang diwakili asisten Administrasi Umum, A. Zuhdi Perama Putra menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Limapuluh Kota Periode 2022 – 2027 bertempat di gedung IPHI, Tanjung Pati, Senin Pagi (28/8/2023).

Tampak hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD, Deni Asra, Ketua TP-PKK, Nevi Safaruddin, Ketua Bundo Kanduang, Nengsih dan seluruh anggota dan pengurus KPPI Limapuluh Kota. 

Dalam kepengurusan KPPI periode 2022-2027 terpilih Hj. Aida sebagai ketua yang ditandai dengan pembacaan SK dan penyerahan bendara KPPI Limapuluh Kota oleh ketua KPPI Sumbar, Armiati. 

Dalam sambutannya ketua terpilih Hj. Aida mengucapkan terimakasih atas kepercayaan seluruh anggota lintas partai yang mempercayai dirinya mengomandoi KPPI Limapuluh Kota. 

"Kami bertekad dengan kepengurusan KPPI yang baru ini dapat meningkatkan peran aktif perempuan untuk berpolitik, karena KPPI ini adalah salah satu wadah bagi perempuan untuk berpolitik."ungkapnya.

Ia mengakui saat ini peran perempuan dalam kancah perpolitikan di Limapuluh Kota masih rendah. Oleh sebab itu, melalui organisasi KPPI ini Ia menginginkan, pada Pemilu 2024 mendatang akan lebih banyak perempuan yang berperan aktif dalam politik dan berharap banyaknya calon DPRD perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD Limapuluh Kota guna untuk menyuarakan aspirasi rakyat. 

"Kita menginginkan 30 persen suara perempuan terealisasikan di DPRD kita, setidaknya kita menginginkan ada 7 kursi bisa direbut oleh anggota DPRD perempuan nantinya dari 35 kursi DPRD Limapuluh Kota," sambungnya. 

Sementara itu, Dalam sambutannya, Bupati yang diwakili Asisten Administrasi Umum, menyampaikan bahwa KPPI merupakan sebuah organisasi independen yang dijadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas Partai Politik yang bertujuan untuk melahirkan ide-ide kreatif yang cemerlang sekaligus sebagai pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ia berharap pelantikan KPPI dapat meningkatkan peran perempuan di dalam demokrasi."Bagi pengurus KPPI yang sudah dilantik supaya berperan aktif untuk mewujudkan inovatif dan benar-benar menyentuh kepentingan orang banyak," katanya. 

Selain itu Ia menjelaskan, menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan pemerintahan."Saat ini keterwakilan perempuan di DPRD sudah cukup bagus. Semoga ke depan porsi 30 persen bisa terealisasikan. Mari bersama kita upayakan agar keterwakilan perempuan di DPRD terpenuhi," ucapnya.