Lima Puluh Kota,- Dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, melalui Badan Perencanaan, Penilitian dan Pengembangan (Bapelitbang)  mengadakan Forum Konsultasi Publik di Aula Kantor Bupati, Bukik Limau Sarilamak, Selasa (30/1).

Kegiatan ini dibuka Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt Bandaro Rajo, yang dihadiri pemangku kepentingan terkait. Hadir, Ketua DPRD Lima Puluh Kota Deni Asra, Forkopimda, Kepala- Kepala OPD, Wali Nagari, perwakilan unsur lembaga/organisasi kemasyarakatan dan undangan lainnya.

"RPJPD merupakan dokumen penting yang dipersyaratkan sebagai bagian rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan daerah," sebut Bupati Safaruddin.

Dikatakannya, ini merupakan bagian awal dari kesiapan Pemerintah Daerah menjadi bagian Indonesia Emas, sesuai dengan tema Forum yakni Lima Puluh Kota Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita berharap kegiatan konsultasi publik ini dapat menghasilkan suatu rumusan yang tepat, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan prioritas program pembangunan yang didukung melalui integritas yang baik antar semua pemangku kepentingan.” sebutnya.

Sebelumnya Kepala Bapelitbang, Gusdian Laora dalam laporannya mengatakan, Kegiatan Forum Konsultasi Publik RPJPD ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring). Menurutnya, hasil ini akan dijadikan penyusunan dokumen dan menjadi acuan pada 20 tahun mendatang.

Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu tahapan penyusunan RPJP yang bertujuan untuk memperoleh masukan secara langsung.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka Rencana waktu lima tahunan kemudian RPJMD dimaksud dijadikan pedoman untuk perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah," sebutnya.