Lima Puluh Kota - Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (sdm) aparatur sipil negara (asn) di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemkan Lima Puluh Kota  menjalin kerjasama sama dengan Pemprov Riau, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Kerjasama terkait Aplikasi SI-JABPRI (Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau).

Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Bupati Lima Puluh Kota Safarudddin Dt. Bandaro Rajo dengan Gubernur Riau Syamsuar ini turut didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Herman Azamar, Asisten Administrasi Umum Ahmad Zuhdi Perama Putera, Kepala BKPSDM Adrian Wahyudi, Kadis Kominfo Eki Hari Purnama, Kabag Pemerintahan Wira Dinata, Kabag Organisasi Deki Yusman, dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Ronny M Nur ini digelar di gedung Balai Balai Serendit Kompleks Kediaman Gubernur Riau Selasa Malam (15/11).
 
Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menegaskan bahwa kerjasama Antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam lingkup kota/ Kab dari provinsi yang berbatsan langsung wajib dilaksanakan, yang bertolak kepada PP no 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

"Pada masa sekarang ini tidak ada pemerintah daerah yang bisa memenuhi kebutuhan tanpa adanya kerjasana dengan daerah lain, maka dari itu sangat dibutuhkan kalaborasi dan networking untuk membangun daerah" papar Safaruddin

"Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat restu dan berkah dari Nya, sehinga kedepannya semua pihak terkait menjalankan komitmennya dan saling bersinergi" ia menambahkan.

Sementara itu Gubernur Riau Syamsuar menyambut baik kerjasama yang akan terjalin ini.

"Membangun bangsa dan negara ini tidak bisa sendiri-sendiri, kamipun juga melakukan kerjasama antar provinsi untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan yang efektif dan efisien" ia megungkapkan.

Terkait kerjasama ini Ia menerangkan inovasi Si JABRI bertujuan untuk mewujudkan irganisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan terukur.

Maka dari itu dibutuhkan manajemen kepegawaian yang baik terutama kebutuhan jabatan yang proporsional dan profesional dalam mewujudkan pelayanan publik melaluia analisis jabatan yang tepat.

"Semoga inovasi yang telah dilakukan pemprov Riau bermanfaat dalam membuat peta jabatan, menentukan kebutuhan pegawai dan evaluasi jabatan secara elektronik", tutup Syamsuar.