Prokopim50Kota, Padang – Setelah bebarapa waktu lalu meraih penghargaan Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2021, Kali ini Pemkab Lima Puluh Kota kembali meraih penghargaan terkait perolehan WTP 5 tahun berturut-turut dalam keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Keberhasilan itu disampaikan langsung Gubernur Sumatera Barat  Mahyeldi Ansharullah, yang diterima Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kota Padang, Senin (12/12)

Kendatipun penghargaan ini diperoleh dikarenakan Akumulasi opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, namun pada dasarnya Lima Puluh Kota telah berhasil mempertahankan opini WTP ini 7 kali berturut-turut semenjak 2015 lalu. 

Pada kesempatan itu, Safaruddin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemkab Lima Puluh Kota, sehingga berhasil meraih Opini WTP 5 kali berturut-turut ini, “Penghargaan ini diberikan karena Pemkab Lima Puluh Kota telah memenuhi pelaporan keuangan dengan tepat waktu, sesuai hasil pemeriksaan oleh BPK. Dan juga telah memenuhi unsur-unsur yang sesuai degan standar akuntansi,” ungkap Bupati yang suka berbalas pantun ini.

Lebih lanjut Ia mengatakan, keberhasilan itu juga merupakan berkat kerja sama dari masyarakat."Prestasi ini merupakan penghargaan kepada seluruh masyarakat  Lima Puluh Kota. Karena itu, kami mengapresiasi seluruh stakeholder atas kerja sama yang baik, sehingga Pemkab Lima Puluh Kita memperoleh penghargaan yang cukup tinggi,” pungkasnya. 

Pada Kesempatan itu Bupati juga terima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah (TKD) 2023, yang diserahkan Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumbar, Heru Pudyo Nugroho.

Gubernur Mahyeldi menyampaikan, alokasi TKD tahun anggaran 2023 agar dapat segera ditindaklanjuti. Sehingga APBN 2023 dimanfaatkan sejak awal tahun secara baik, efektif, tepat waktu dan tepat guna. Serta manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan maksimal oleh masyarakat dan perekonomian.

Sesuai arahan presiden ia katakan, APBN 2023 difokuskan kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri, dan keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.“APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural dan kebijakan yang menggambarkan strategi besar Indonesia dalam merespon tantangan ketidakpastian global tahun 2023,” sampainya.

Lebih lanjut ia mengatakan, harus ada sense of crisis agar siap dengan kemungkinan yang terjadi. Bukan hanya bertahan tapi juga bisa memanfaatkan peluang. “Harapan kami kepada seluruh instansi dan lembaga pemerintah, betul-betul menciptakan suasana yang kondusif. Mengurangi ketegangan. Sumbar harus bisa memberikan kontribusi positif dalam menjaga kestabilan nasional,” tangkasnya. (Prokopim- ew)