Lima Puluh Kota, Untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sumatera Barat tentang Nagari, Komisi I DPRD provinsi setempat mengelar diskusi dengan berbagai pihak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Jumat (6/3).

Ketua Tim Pembahasan Ranperda tentang Nagari Aristo Munandar dalam penyampaiannya mengatakan, pihaknya sengaja datang ke Lima Puluh Kota dan kabupaten serta kota se Sumatera Barat untuk mendapat masukan dan informasi demi penyempurnaan Ranperda dimaksud.

“Rasanya kurang lengkap kalau tidak datang ke Kabupaten Lima Puluh Kota yang notabene pimpin oleh seorang niniak mamak, tokoh adat yang juga mantan Ketua LKAAM,” ujar Aristo.

Berbagai masukan tersebut, lanjut Aristo, diharapkan dapat memperkaya wawasan komisi I dalam penyempurnaan Ranperda tentang Nagari. Masih untuk penyempurnaan produk hukum tersebut, dewan propinsi juga berencana mengundang bupati dan walikota serta DPRD se-Sumatera Barat untuk berdialog.

“ Ranperda ini harus betul-betul sempurna karena produk hukum ini menyangkut kehidupan masyarakat di Sumatera Barat,” papar Aristo

Hal senada ikut disampaikan Tenaga Ahli DPRD Sumbar Rusdi Lubis. Menurutnya, saat ini dewan tengah melakukan pendalaman pembahasan Ranperda tentang Nagari agar setelah menjadi Peraturan Daerah (Perda) nantinya benar-benar berlaku dan dapat dilaksanakan.

“Ranperda ini perlu didiskusikan bersama agar nantinya bisa dilaksanakan,” ucap Rusdi yang juga mantan Sekdakab Lima Puluh Kota. Menurut Rusdi, keluarnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adat dan pengurusan wilayah masyarakat hukum adat. “Hal itulah yang menjadi motivasi dikeluarkannya Ranperda yang mengatur tentang nagari,” sebut Rusdi.Sebelumnya Bupati Lima Puluh Kota Alis Marajo dalam sambutannya juga berharap dialog tersebut benar-benar memberikan masukan bagi penyempurnaan Ranperda tentang Nagari demi terwujudnya harapan adat basandi jo sara’, sara’ basandi kitabullah.

Ikut hadir dalam kesempatan itu sejumlah kepala SKPD, LKAAM Kabupaten Lima Puluh Kota, Wali Nagari dan berbagai elemen masyarakat lainnya. (gun)