Lima Puluh Kota

Dinilai selalu menyediakan dana yang cukup besar untuk penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, Kabupaten Lima Puluh Kota tampil menjadi pilot project Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL).

“Daerah kita dipilih sebagai pilot project pemerintah daerah dinilai cukup serius memperhatikan RAD AMPL. Hal itu ditandai dengan alokasi dana pendamping yang relatif besar,” ujar Wakil Bupati Lima Puluh Kota Asyirwan Yunus kepada wartawan usai membuka secara resmi pembukaan lokakarya dan sosialisasi review RAD AMPL di ruang pertemuan Bappeda setempat, Kamis (12/3).

Sebelumnya dalam sambutannya saat membuka acara lokakarya dan sosialisasi Asyirwan memaparkan, penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan merupakan salahsatu misi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Bahkan daerah ini telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) tahun 2011 – 2015 dalam bentuk Peraturan Bupati.

 “RAD AMPL itu merupakan rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 tahun. Ini sekaligus menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dan pemerintah daerah dalam pengembangan program AMPL,” ungkap Asyirwan.

Dikatakan, target capaian untuk penduduk terhadap akses air minum dan sanitasi yang layak sebesar 80%. Hingga akhir tahun 2014, pelaksanaan program bidang air minum dan sanitasi tersebut telah mencapai 65% untuk air minum dan 70% pada bidang sanitasi. Untuk mencapai angka 100%, perlu sinergi semua pihak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan.

“Buat mempercepat tercapainya target universal acces tersebut, perlu adanya lokakarya dan sosialisasi terhadap review RAD AMPL. Dengan kegiatan ini diharapkan adanya kesamaan pemahaman semua stake holder terkait,” papar Wakil Bupati sembari menegaskan agar seluruh jajaran terkait menjadikan dokumen RAD AMPL itu sebagai acuan bagi program dan kegiatan bidang AMPL.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota Ir. Amran kepada wartawan menyebut, dari 16 Pansimas yang telah diterima, Pemkab Lima Puluh Kota telah mengalokasikan APBD sekitar Rp 3,5 milyar atau sekitar 20% untuk dana pendaping ditambah partisipasi masyarakat yang diperkirakan mencapai 25%. Total Pansimas keseluruhan yang telah diperoleh sekitar Rp 22 M dari awal Pansimas 2011 sampai sekarang.

“Selain besarnya dukungan dana pendaping, pertimbangan lain daerah ini menjadi pilot project karena pelaksanaan konstruksi di daerah ini dinilai cukup berhasil,” tutur Amran.

Keberhasilan lainnya, lanjut Amran, dari 83 lokasi Pansimas yang adanya  hanya 3 lokasi yang tidak berfungsi. Itupun kini tengah dioptimalkan fungsinya.